Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘sertifikasi dosen’ Category

Oleh: Muhammad Zen 

Agar pelaksanaan sertifikasi guru berjalan menurut rel yang lurus, diperlukan transparansi informasi dan seluk beluk mekanismenya. Semuanya harus gamblang sejak proses penunjukan LPTK, penentuan kriteria, tatacara pengajuan dan penetapan sertifikasi, hingga informasi mengenai prioritas guru yang memenuhi syarat.  Para guru bersama berbagai elemen lain di masyarakat, perlu mengawal dan mengawasi secara ketat program ini.

Setidaknya ada tiga titik rawan penyimpangan yang musti diwaspadai. Ketiga titik itu, yakni, pertama pada tahap penetapan kuota guru yang berhak mengikuti sertifikasi.  Penetapan kuota ini, berpotensi memunculkan perebutan diantara guru. Sebab jumlah guru yang ingin mendapat sertifikasi, jauh di atas angka kuota yang ditetapkan di setiap tahun anggaran.  

Di aspek ini, kewenangan dalam menentukan urutan daftar guru, ada di tangan pemerintah daerah atau Diknas setempat. Disini terbuka kemungkinan munculnya jual beli daftar tunggu.  Para pihak yang berpotensi terlibat KKN, akan berkisar di tangan guru, kepala sekolah, pengawas, dan pejabat Diknas.   

Kewaspadaan kedua ditujukan pada pelaksanaan proses penunjukan LPTK sebagai lembaga yang berhak melakukan uji sertifikasi, oleh Depdiknas. Jual beli tender untuk mendapatkan legitimasi Diknas, tak mustahil dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki LPTK. Anggaran besar yang disediakan pemerintah untuk program ini, menjadi motivasi utama terjadinya praktik KKN. 

Selanjutnya pengawasan ketat juga harus dilakukan pada aspek pelaksanaan proses sertifikasi di tingkat LPTK itu sendiri. Disini sangat terbuka peluang jual beli sertifikat kepada guru. Lagi-lagi, hukum bisnis dapat berlaku pada program ini. Karena sudah kepalang mengeluarkan modal untuk mendapatkan legitimasi Diknas, LPTK tak segan menerima suap guru. Bagi guru sendiri, hanya dengan mengeluarkan modal sekali, maka gaji terus bertambah seumur hidup.  

Pengawasan memang seyogyanya dilakukan dengan sangat ketat. Mengingat, sejauh ini proses di tiga tingkat atau aspek tersebut, masih kurang transparan dan bahkan cenderung tertutup. Jangan sampai terjadi, proyek yang dianggarkan menelan anggaran Rp 3,45 triliun ini, tak memenuhi rasa keadilan bagi 2,3 juta guru yang mengantri untuk mendapatkan sertifikasi.

Read Full Post »